Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen serta mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dan majelis BPSK terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan konsumen.
Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi literatur, putusan pengadilan dan wawancara. Sejalan dengan pengamatan yang ada di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memecahkan masalah. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori dan kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan BPSK berwenang untuk mengadili sengketa perdata berupa wanprestasi antara Konsumen dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen selaku Pelaku Usaha, dengan cara melalui mediasi atau atau konsiliasi atau arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUPK Pasal 45 juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan sesuai dengan ketentuan Surat Kementerian Perdagangan RI Direktorat Jenderal dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Nomor : 364/Pktn.2.4/Sd/6/2016. Pertimbangan hakim terhadap kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perdata lembaga pembiayaan bergantung kepada beberapa kondisi, di antaranya adalah mengacu kepada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui lembaga yang diberi wewenang oleh UUPK (BPSK) atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang mengacu kepada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak dimana terdapat klausul yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berhak mengadili apabila para pihak bersengketa.