PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis : (1) hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.(2) Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.(3) Konsep ideal penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang mendorong kebijakan reformasi birokrasi.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yang diperoleh melalui dengan mencari, mengumpulkan fakta yang ada sesuai dengan masalah yang dibahas dengan mengadakan wawancara dan penyebaran kuesioner. Kemudian keseluruhan data, baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan mempergunakan metode induktif dan deduktif melalui pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara belum optimal, orientasi penempatan seseorang belum berdasarkan kualifikasi,kompetensi dan kinerja serta belum menjamin pemuhan hak-hak aparatur sipil negara untuk dilaksanakan sebab lemahnya ketentuan sistem merit dalam Undang-undang aparatur sipil negara. (2) faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara masih harus diperhatikan, faktor substansi hukum yang belum memberikan jaminan keharusan pelaksanaan sistem merit, faktor struktur hukum aparatur sipil negara sebagai pelaksana sistem merit belum kompeten dalam melakukan penilaian mandiri, faktor budaya hukum masyarakat yang masih minim dalam mengetahui penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, faktor sarana atau fasilitas yang belum tersedia dalam mendukung terlaksananya sistem merit, (3) konsep ideal penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara yang mendorong kebijakan reformasi birokrasi adalah dengan melakukan penataan secara kelembagaan khususnya komisi aparatur sipil negara yang merupakan lembaga yang bertanggungjawab terlaksananya sistem merit pada instansi pemerintah, sehingganya perlu kejelasan terhadap hasil rekomendasi komisi aparatur sipil negara sebagai sesuatu yang eksekutorial dan memiliki daya paksa, serta mengubah fostur organisasi perangkat daerah secara rasional dan objektif, dengan menyiapkan sumber daya aparatur talenta digital untuk merespon transformasi digital dalam mendukung budaya inovasi manejemen menuju birokrasi kelas dunia