TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK YANG BEKERJA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan anak yang bekerja, dan untuk memetakan persoalan-persoalan yang timbul pada implementasi tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan hak pendidikan anak yang bekerja, serta merumuskan suatu konsep kebijakan ideal pemenuhan hak atas pendidikan anak yang bekerja.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan sosiologis empiris. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Pengolahan bahan-bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, filsafat, dan perbandingan hukum.
Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Prinsip-prinsip tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan anak yang bekerja adalah prinsip kewajiban negara dan prinsip non diskriminasi. (2) Implementasi tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan hak atas pendidikan anak yang bekerja dinilai dengan pemenuhan 4 hal yaitu Availability (Ketersediaan) yaitu berbagai insitusi dan sarana pendidikan secara fisik maupun ekonomi. Accessability (dapat diakses), yaitu dimensi pendidikan harus dapat diakses bagi semua orang tanpa diskirminasi. Acceptability (dapat diterima), yaitu bentuk dan isi pendidikan termasuk kurikulum dapat diterima, relevan dan sesuai budaya siswa dan berkualitas. Adaptability (kesesuaian), yaitu pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan komunitas (3) Model kebijakan ideal tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan hak atas pendidikan anak yang bekerja ditunjukkan melalui kebijakan pendidikan layanan khusus anak yang bekerja yang terakomodasi dalam peraturan perudang-undangan nasional agar permasalahan pendidikan anak yang bekerja dapat terpecahkan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan pihak terkait melalui sinergitas terpadu serta optimalisasi peran pekerja sosial dan pendamping anak melalui pembentukan lembaga pendamping anak yang permanen.