EFEKTIFITAS FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas mengenai bentuk kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan terhadap tindak pidana dan pelanggaran karantina ikan pada Balai karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Makassar, serta memberikan pemahaman mengenai ketentuan peraturan perkarantiaan ikan yang berlaku.
Perumusan semua argumen, fakta, dan kerangka teoritis pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung serta disajikan secara analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang karantina ikan dalam melaksanakan penyidikan berada di bawah koordinasi penyidik Polri yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berkomunikasi dengan subsistem penegak hukum lain; (2). Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tidak disertai dengan dikeluarkannya Peraturan teknis atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga penerapan UU No. 21 tahun 2019 ini masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama sebelum UU No. 21 Tahun 2019 ini lahir.