ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep ideal dalam pengaturan holding pada Badan Usaha Milik Negara serta konsep pengawasan Pemerintah dalam penataan Badan Usaha Milik Negara melalui sistem holding company.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan terkait Badan Usaha Milik Negara, serta regulasi kebijakan pemerintah dalam membentuk holding company. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengkajian beberapa regulasi holding serta bentuk pelaksanaan holding di Indonesia sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan perlu adanya rekonstruksi hukum terkait pembentukan undang-undang baru yang secara khusus mengatur holding company di Indonesia, sementara pada konsep pengawasan pelaksanaan holding BUMN ke depannya dapat diterapkan pola pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi ini meliputi kewenangan masing-masing lembaga atau instansi untuk diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan terintegrasi ini melibatkan Komisaris Induk Perusahan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian BUMN secara koordinatif.