ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pid Pra/2019/PN.Pdg)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan
praperadilan atas sah atau tidak sahnya penggeledahan dalam hukum acara pidana di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pr aperadilan dari permohonan pemohon pada putusan No.01/Pid-Pra/2019/PN.Pdg.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan
peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Berdasarkan mekanisme
pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sahnya penggeledahan dalam hukum acara pidana di Indonesia bahwa penggeledahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur Pasal 33 KUHAP ayat (1-5) serta Pasal 34 ayat (1-2) KUHAP. Sedangkan penggeledahan dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur Pasal 33 ayat (1-5) dan Pasal 34 ayat (1-2) dan dapat dinyatakan batal demi hukum (tidak sah). 2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dari permohonan pemohon pada Putusan Nomor : 01/PidPra/2019/PN.Pdg telah relevan dan
telah sesuai.