TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG PUTUSANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT POLIGAMI TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH ( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1454/Pdt.G/2018/PA MKS )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 1454/pdt.G/2018/PA Mks , dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No.1454/pdt.G/2018/PA Mks.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yakni wawancara.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan tanpa izin dari istri sah yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut jika berdasarkan hukum formil telah sesuai akan tetapi menurut penulis hakim sebagai hukum yang berbicara (Judex Set Lex Laguens) seyogianya memerhatikan hukum yang mengatur terkait syarat sah dan tata cara poligami. (2) Berdasarkan dari tinjauan Hukum Islam, pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tidak memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam yaitu dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.