PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara proses
penyelesaian sengketa konsumen akibat dari kerugian yang di alami karena
mengkonsumsi barang yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan
Makanan, baik itu melalui pengadilan umum maupun diluar peradilan.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan
cara mengambil data tentang sengketa antara pihak Badan Pengawas Obat
dan Makanan dengan Pelaku Usaha yang produknya tidak memenuhi
standar untuk beredar, penelitian juga dilaksanakan di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Makassar dengan melakukan wawancara langsung
dengan salah satu panitera mengenai bagaimana tahap-tahap dalam proses
penyelesaian sengketa konsumen dan penelitian juga dilakukan di Badan
Pengawas Obat dan Makanan kota Makassar dengan melakukan
wawancara langsung dengan Kepala bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
mengenai kasus-kasus yang ditemukan dilapangan mengenai produk yang
tidak layak edar dan bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku
usaha yang produknya tidak terdaftar tersebut yaitu sanksi administrative
berupa penyitaan, penarikan produk tersebut dari pasaran. Disamping itu,
penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji literaturliteratur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
Untuk mencegah terjadinya peredaran-peredaran produk makanan
yang tidak terdaftar di BPOM, maka dari pihak BPOM itu sendiri lebih
meningkatkan kinerjanya untuk rutin turun langsung ke lapangan untuk
mengawasi peredaran produk-produk makanan yang layak untuk
dikonsumsi,untuk penyelesaian sengketa konsumen itu sebaiknya dilakukan
melalui jalur diluar peradilan artinya proses mediasi lebih diutamakan
disamping tidak memakan waktu yang lama, biaya yang murah juga tidak
menimbulkan dendam antara para pihak yang bersengketa dalam hal ini
konsumen dengan pelaku usaha.