Tinjauan Yuridis Pengesahan Partai Politik Menjadi Badan Hukum Oleh Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelaahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengesahkan partai politik menjadi badan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum yang terjadi setelah partai politik disahkan menjadi badan hukum oleh pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative di mana penulis melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, terhadap peraturan-peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pandangan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, penelaahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengesahkan partai politik menjadi badan hukum itu mengikuti persyaratan yang diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, kemudian dilaksanakan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan kementrian hukum dan hak asasi manusia nomor 34 tahun 2017. Kedua, implikasi hukum yang terjadi setelah partai politik disahkan menjadi badan hukum yaitu, partai politik tidak diperlukan lagi adanya verikasi lebih lanjut untuk mengesahkan partai politik tersebut menjadi peserta pemilihan umum.