Pengaturan Hukum Penyampaian Informasi Publik Oleh Pemerintah

MUHAMAD ABDUSSALAM SYAHIH (B11114387) “Pengaturan Hukum Penyampaian Informasi Publik Oleh Pemerintah”. (Dibimbing oleh M. Djafar Saidi dan Romi Librayanto).
Penelitian bertujuan mengetahui materi dan bentuk pengaturan hukum penyampaian informasi public oleh pemerintah yang menjamin pemenuhan hak memperoleh informasi warga negara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dan telaah mendalam terhadap keseluruhan bahan hukum untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang lainnya atau undang-undang dengan asas hukum serta doktrin hukum yang terkait judul penelitian. Hal itu bertujuan mengungkap dan memahami permasalahan serta menjawab isu hukum yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) materi pengaturan hukum penyampaian informasi publik oleh pemerintah telah melanggar asas dasar hak asasi manusia yakni penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh informasi warga negara. Pelaksanaan komunikasi pemerintahan juga melanggar asas kecermatan dan asas keterbukaan yang menghendaki publik untuk menerima informasi yang akurat, jujur, jelas dan konsisten. (2) bentuk pengaturan hukum penyampaian informasi publik oleh pemerintah dalam bentuk instruksi presiden (Inpres) telah melanggar jaminan kepastian hukum hak memperoleh informasi warga negara yang seharusnya diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.