TINJAUAN YURIDIS UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk Penulisan tesis ini diharapkan dapat
memberikan gambaran dan penjelasan mengenai tinjauan yuridis terhadap
unsur merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang
pada akhirnya nanti dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi
permasalahan korupsi di Indonesia. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat
bermanfaat bagi masyarakat khususnya dapat menjadi referensi bagi
mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang tertarik.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan
Negeri Maros, Polres Maros dan BPKP perwakilan propinsi Sulawesi Selatan.
Metode pengambilan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer.
Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan yang merupakan data
sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian bahwa dalam menentukan unsur merugikan keuangan
negara, pihak yang berwenang menghadapi berbagai kendala. Kendala itu
adalah pihak penyidik menghadapi kendala dimana membutuhkan waktu yang
lama untuk mengumpulkan dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan
kasus yang ditangani. Selain itu BPKP sebagai lembaga yang berwenang
bukan merupakan penyidik yang memiliki daya paksa untuk mengumpulkan
barang bukti sehingga membutuhkan bantuan penyidik untuk melengkapi
dokumen dan keterangan yang dibutuhkan. Begitupun dengan hakim
menghadapi kendala apabila dalam BAP tidak terdapat hasil audit dan
terdakwa memanggil saksi a de charge.