KUALIFIKASI DEMONSTRASI ANARKIS SEBAGAI TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara No.1309/Pid.B/2012/ PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak dalam perkara putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks.
Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar.
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriktif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan
atas permasalahan.
Hasil penelitian ini menghasilkan: a) Penerapan hukum pidana
terhadap demonstrasi anarkis dalam putusan No.1309/Pid.B/
2012/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan
bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 22 (dua puluh dua) hari,dan 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari dan membayar biaya perkara sebesar RP.2000,- (dua ribu rupiah)