Rancangan Programa Penyuluhan Pada Hutan Desa di Desa Pa’bumbungan Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam
Pembangunan Hutan Desa, baik sumberdaya hutan maupun masyarakat pengelola
Hutan Desa dan menyusun Programa Penyuluhan dalam rangka Pembangunan
Hutan Desa.
Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak bulan Juni 2012 hingga agustus
2012. Lokasi Penelitian di fokuskan pada desa – desa di sekitar lokasi
pembangunan hutan yaitu Desa Pa’bumbungan, agar dapat memberikan gambaran
dan informasi yang diinginkan.
Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji Peraturan Menteri
No. 41 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan, dan
mengumpulkan data awal tentang keadaan kelompok tani dan penyuluh kehutanan
di Desa Pa’bumbungan. Selanjutanya mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi oleh kelompok tani hutan terkait pembangunan Hutan Desa, baik
masalah yang bersifat perilaku maupun masalah yang bersifat non perilaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh
kelompok tani di Desa Pa’bumbungan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap pengelolahan hutan, kurangnya ketersediaan bibit, belum adanya aturan
formal yang di bentuk oleh kelompok tani dan kurangnya modal masyarakat.
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dilapangan maka disusunlah
sebuah programa penyuluhan kehutanan untuk masing-masing bidang tersebut.
Programa penyuluhan di bidang sumberdaya manusia adalah meningkatkan
pengetahuan petani dalam pembangunan hutan desa. Programa penyuluhan di
bidang sumber daya hutan adalah meningkatkan ketersediaan bibit dan komoditi
di wilayah kerja. Programa penyuluhan dibidang kelembagaan dan administrasi
adalah penguatan dan pemberdayaan kelompok tani, bimbingan dalam
pengurusan administrasi, pengembangan jaringan kerja dengan mitra usaha, serta
membantu masyarakat dalam akses permodalan pada lembaga keuangan agar
modal masyarakat dapat terpenuhi. Penyuluh yang terdapat di Desa
Pa’bumbungan adalah Pegawai Negeri Sipil dengan status fungsional yang
merupakan Penyuluh Pertanian. Penempatan tugas yang diberikan kepada
penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan sangat tidak sesuai dalam hal
penyuluhan yang dilakukan, penyuluh belum memahami peran dan hak yang
harus dilakukan dalam pembentukan hutan desa seperti melakukan fasilitas
kepada Kelompok Tani dalam mendapatkan IUPHHK-HD serta membuat
rancangan kerja tahunan dalam pengelolaan hutan