TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA JAMKESMAS DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah
penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana korupsi tentang
penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar,
khususnya pada Pengadilan Negeri Selayar. Sumber data berupa data
primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui
wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Hakim
anggota Pengadilan Negeri Selayar, Kepala Kejaksaan Negeri Selayar.,
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan
oleh Penuntut Umum dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tentang
Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam perkara pidana No. 67/Pid.B/2010/PN.Sly) berdasarkan KUHAP
pasal 183 Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan
korupsi terdakwa (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat
(3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999,
dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut
Undang-Undang/negatief wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan
minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim);
(2) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan
maka seluruh dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa baik dalam
dakwaan primair maupun dalam dalam dakwaan subsidair telah tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan
tinda pidana korupsi sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, maka oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa para terdakwa
haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.