PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pelaksanaan fungsi legislasi
DPRD Kota Ternate dalam pembentukan peraturan daerah, (2) faktor-faktor
yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Ternate dalam
pembentukan peraturan daerah.
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi
DPRD Kota Ternate dalam pembentukan peraturan daerah 2004-2009 dan
2009-2014 masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan selama masa kerja
tahun 2004-2011 (7 tahun 6 enam bulan), DPRD Kota Ternate hanya
mengusulkan 5 atau ( 13 % ) rancangan peraturan daerah yang dibahas
bersama Pemerintah Daerah Kota Ternate. Peraturan daerah yang mendapat
persetujuan bersama hanya 3 (9 %), yaitu; Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2005 tentang, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang
Memperoleh Kursi Di DPRD Kota Ternate, Peraturan daerah Nomor 17
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Ternate, Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009
tentang Perlindungan Hak-Hak Adat Dan Budaya Masyarakat Adat
Kesultanan Ternate. Rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah
masih didominasi inisiatif Pemerintah Daerah Kota Ternate. Faktor yang
menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Ternate dalam
pembentukan peraturan daerah adalah faktor ekonomi, sosial, budaya dan
politik.