MODEL PERILAKU BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT

NATANIEL D. MANDACAN. Model Prilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Papua Barat (dibimbing oleh Rahkmat, Haselman dan Atta Irene).
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perilaku birokrasi di Papua Barat, faktor-faktor penentu praktek birokrasi pemerintahan, sekaligus menemukan model birokrasi di Provinsi Papua Barat. Sebagai lokus studi adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Subjek penelitian ini adalah ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Data diolah dengan cara tabulasi, dilanjutkan dengan analisis jalur menggunakan metode PLS. Model kuantitatif yang dihasilkan selanjutnya ditriangulasikan dengan hasil kajian literatur dan hasil FGD untuk mendapatkan model birokrasi baru yang lebih sesuai dengan kondisi Papua Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ASN di Papua Barat masih belum efektif didalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor penentu birokrasi di Papua Barat terdiri dari 4 (empat) faktor penting yaitu: (1) permasalahan kinerja birokrasi, (2) kualitas sumberdaya manusia; (3) pertanggungjawaban; dan (4) pemenuhan prasyarat birokrasi yang baik. Selain itu, terdapat 8 (delapan) tema penting yang diperoleh dari hasil analisis kualitatif dalam Focus Group Discussion (FGD). Ke-delapan tema penting tersebut adalah: (1) optimalisasi Tupoksi; (2) unsur budaya Papua; (3) motivasi kerja ASN; (4) tanggung jawab pekerjaan; (5) sistem rekrutmen; (6) mengakui kekurangan dan berbenah; (7) pendelegasian kewenangan; dan (8) penghargaan dan hukuman. Hasil penelitian juga menemukan Model Birokrasi Mandacan yang dipengaruhi secara signifikan oleh tujuh unsur penting, yaitu: (1) sistem perekrutan; (2) pendelegasian wewenang; (3) hubungan atasan-bawahan;(4) penghargaan dan sanksi yang jelas; (5) ketaatan pada aturan (SOP); (6) optimalisasi tupoksi, dan (7) kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Model Mandacan mengkombinasikan nilai-nilai yang berasal dari Sistem Pemerintahan Negara serta Sistem Sosial dan Budaya Masyarakat Papua Barat.
Beberapa faktor teridentifikasi berpotensi menghambat kinerja birokrasi, berupa sikap kompromis, disiplin yang rendah, motivasi kerja yang lemah, etika menghargai pimpinan, kurang berani mengakui kesalahan, dan kurang jujur. Berdasarkan hal tersebut faktor-faktor yang perlu ditingkatkan adalah menambah ruang ekspresi bagi para ASN, kompetisi, lingkungan kerja yang kondusif, pengaruh positif, akurasi tugas, kebiasaan baik, kemampuan visualisasi tugas, berani mengambil resiko, keseimbangan emosi dan intelektualitas, integritas, dan sikap bertanggungjawab.