PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI KOMISARIS PT. VALE INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai rangkap jabatan terkait pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai komisaris PT. Vale Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Rektor Unhas sebagai komisaris PT. Vale Indonesia.
Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/dokumen dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya menganalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan peneliti. Terakhir, dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari pemasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai Komisaris PT. Vale Indonesia tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Berdasarkan Statuta Universitas Hasanuddin, pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini Rektor dilarang rangkap jabatan pada aspek ini. (2) Akibat hukum atas tindakan rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Komisaris di PT. Vale Indonesia adalah melanggar hukum sebagai mana Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dan sudah semestinya diberikan sanksi hukum secara langsung oleh pihak yang berwewenang dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.