KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) TERHADAP KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN SI TIDAK HADIR

ABSTRAK
EFRAIM TANA. Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Terhadap Kepastian Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir (dibimbing oleh Anwar Borahima, Nurfaidah Said, dan Winner Sitorus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk memperjelas dan merumuskan hakikat keadaan ketidakhadiran (absentee dominii) di Indonesia. (2) Untuk mengumpulkan dan menemukan berbagai pengaturan ketidakhadiran (absentee dominii) di Indonesia yang dapat disinkronkan. (3) Untuk menemukan pengelolaan lembaga ketidakhadiran ideal yang dapat memberikan perlindungan hukum atas hak milik si tidak hadir.
Penelitian ini tipe normatif, menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan mengumpulan dokumen resmi institusional literatur yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara. Hasil dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Hakikat ketidakhadiran (absentee dominii) merupakan jaminan kepastian perlindungan hukum terhadap ketidakmampuan subjek hukum untuk hadir pada saat diharapkan karena adanya hak atas kepemilikan. Kepastian perlindungan hukum dapat terjadi karena adanya wakil berdasarkan penetapan pengadilan. Para pihak berkepentingan dapat berhubungan dengan wakil si tidak hadir dalam urusan dan kepentingan dengan si tidak hadir kecuali perceraian. (2). Terdapat pengaturan ketidakhadiran yang tidak dapat sinkron dengan UU yakni PMK. Semula Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 sudah sinkron, mengatur ketidakhadiran dengan penyelesaian afwezigheid. Ketika Surat Menteri Keuangan ditingkatkan hierarkinya, hanya dapat diubah setingkat peraturan menteri. PMK ini telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir PMK No. 31/PMK.06/2015 namun mengenyampingkan penyelesaian afwezigheid. Akibatnya PMK bertentangan dengan UU yang tidak sejalan dengan asas lex superiori derogate legi inferiori, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. (3). Pengelolaan ketidakhadiran yang ideal dilakukan oleh Lembaga Ketidakhadiran adalah BHP yang bertindak mewakili dan mengurus kepentingan si tidak hadir berdasarkan penetapan pengadilan. Pengelolaan dilaksanakan sampai masa daluarsa 30 tahun yang merupakan bentuk perlindungan hukum hak keperdataan kepada si tidak hadir.