Analisis Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Adat Rambu Solo' Suku Toraja Di Kabupaten Toraja Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam pelestarian adat Rambu Solo’ suku Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dilihat dari fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan fakta-fakta yang ada dilapangan terkait pelaksanaan fungsi pemerintah dalam upaya pelestarian adat Rambu Solo’ dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam upaya melestarikan adat Rambu Solo’. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi yang meliputi arsip, kajian pustaka atau studi literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dilihat dari fungsi pelayanan dapat dikatakan cukup, dengan adanya beberapa program yang lahir dari Rencana Kerja sebagai bentuk pelaksanaan RIPPARDA, fungsi pemberdayaan dan pembangunan dikatakan masih sangat minim dilihat dari pelaksanaan program terkait pelestarian yang tidak maksimal. Upaya pelestarian adat Rambu Solo’ tidak terlepas dari faktor pendukung pelaksanaan upaya pelestarian adat yaitu Tersedianya potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Toraja Utara yang khas dan unik, serta RIPPARDA sebagai landasan hukum pembangunan pariwisata daerah. Disamping itu upaya pelestarian adat Rambu Solo’ tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dibidang pariwisata dan kebudayaan, serta kurangnya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga diluar pemerintah dalam mempromosikan budaya lokal seperti upacara-upacara adat sebagai salah satu upaya pelestarian adat.