STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG DI TETAPKAN SEBAGAI ZONA MERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui status tanah milik Masyarakat yang di tetapkan sebagai zona merah Pemerintah Daerah Kota Palu.; 2) mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Palu Pasca Penetapan Zona Merah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada di masyarakat Kota Palu. Penelitian dilakukan di Kota Palu. Populasi yang diambil adalah Masyarakat Kota Palu, sampel adalah Masyarakat yang terdampak, Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Dinas tata Ruang Kota Palu. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekundar dengan Studi dokumen yaitu mengkaji setiap dokumen hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah. Serta melalui pengumpulan data premier dengan wawancara,yaitu dilakukan terhadap informan dan pihak yang memiliki kompetensi terkait objek penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya dideskripsikan terhadap isu hukum yang terjadi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) Status Hak Milik Masyarakat Kota Palu pada kawasan terdampak bencana tersebut telah menjadi Lokasi Rawan Bencana dan dianggap sebagai kawasan Zona Merah dan Tanah Musnah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (12) dikarenakan beberapa titik kordinat yang tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (2) Upaya Pemerintah Daerah Kota Palu terhadap tanah milik Masyarakat yang terkena dampak tsunami dan telah ditetapkan sebagai zona merah yaitu dengan memberikan hunian tetap bagi masyarakat yang mempunyai bukti hak berupa sertipikat.