ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi, (2) implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan teori pemidanaan, dan teori tujuan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan, dokumentasi serta penelitian bahan hukum relevan dengan judul tesis ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan terhadap sanksi denda sebagai pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No.1/Pid.Sus.TPK/2020/PN/Jap, Putusan No.66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, Putusan No.51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi dengan adil, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.