LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Legitimasi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar serta untuk mengetahui peran dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik kudeta oleh junta militer Myanmar.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat sederhana yang logis guna memperoleh solusi terkait suatu permasalahan hukum.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.Militer melegitimasi pengambilalihan kekuasaannya dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. Jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri untuk menuntut militer menghormati hasil pemilu. Para demonstran dengan suara bulat menolak junta militer dan menyerukan pemulihan demokrasi mereka yang dicuri. 2.Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal menyepakati pernyataan bersama berisikan kecaman dan ancaman sanksi terhadap kudeta militer Myanmar. Rancangan pernyataan DK itu berisikan seruan kepada junta militer Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya. Draft pernyataan itu juga memperingatkan bahwa DK PBB siap bertindak jika situasi di Myanmar tak kunjung membaik. DK PBB juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk pembatasan personel medis, masyarakat sipil, jurnalis, pekerja media, dan seruan untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil.