PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ADAT AMMATOA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA = THE ROLE OF LOVAL GOVERMENTS IN FULFILLING THE RIGHTS OF THE AMMATOA KAJANG INDIGENOUS PEOPLE IN BULUKUMBA REGENCY

ABSTRAK

ANDI MEUTHIA ADILLAH SYARIF, Nomor Induk Mahasiswa E051181506 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, (Dibimbing Oleh Prof.Dr.Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.SI)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pememnuhan hak atas pembangunan masyarakat adat Ammatoa Kajang serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan hak atas pembangunan masyarakat adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam tahap perencanaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba bekordinasi dengan pemerintah setempat yaitu kepala desa dan kepala adat (Ammatoa) sebelum malaksanakan program pembangunan. Karena pada di kawasan Ammatoa masih terikat oleh nilai-nilai adat dan Pasang ri Kajang (Aturan). Maka dari itu, pemerintah daerah tidak bisa secara sepihak dalam melakukan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Walaupun belum sepenuhnya karena adanya beberapa faktor penghambat seperti, masih kentalnya adat/aturan yang ada pada kawasan adat ammatoa sehingga dalam beberapa pembangunan sarana dan prasaran yang ingin di dilaksanakan masih terkendala. Tapi, dengan adanya faktor pendorong menjadikan beberapa pembangunan dapat terlaksana karena telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa setempat.
Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak Pembangunan, Masyarakat Adat Ammatoa