Maharani, A. Rafika (2022) ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA TERHADAP PANANGANAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU NO.001/PS.REG/76/7604/IX/2020). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Bab I & II]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171501 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Cover]](/13959/2.hassmallThumbnailVersion/B011171501%20cover.png)
![](/13959/2.haspreviewThumbnailVersion/B011171501%20cover.png)
B011171501 cover.png
Download (173kB) | Preview
![[thumbnail of Daftar Pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171501 dp.pdf
Download (689kB)
![[thumbnail of FUll text]](/style/images/fileicons/text.png)
B011171501.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
A.Rafika Maharani (B011171501) dengan judul “Analisis
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadapan penanganan
sengketa proses pemilihan kepala daerah (Studi Kasus Putusan
Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76.7604/IX/2020)”.
Dibimbing oleh Pangerang Moenta sebagai pembimbing utama dan Zulkifli
Aspan sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan
Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju memutus sengketa proses
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju serta untuk mengetahui implikasi
hukum terhadap putusan Bawaslu Mamuju 001/PS.REG/76.7604/IX/2020.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris.
sumber data yang digunakan penulis yakni terdiri dari data primer yang
Berasal dari hasil wawancara langsung di Bawaslu Mamuju, data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Peneilitian ini
menggunakan pendekatan undang-undang, pedekatan Konseptual,
Pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan serta dianaslis
menggunakan metode preskriptif.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, 1) bahwa pertimbangan
Majelis Musyawarah Bawaslu Mamuju dalam memutus sengketa proses
pemilihan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/76.7604/IX/2020
dikarenakan telah memenuhi syarat Formil dan Materil untuk diajukan pada
sengketa proses pemilihan, namun menurut analisis penulis bahwa
keterpenuhan syarat Formil dan materi dari Permohonan tersebut tidak
sesuai dengan apa ada di dalam Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 dan
Petunjuk Teknis yang ada. 2) Mengenai putusan yang telah dikeluarkan
dalam sengketa tersebut tentunya ada implikasi hukum terhadap putusan
tersebut, putusan tersebut dianggap tetap sah dan dapat dilaksanakan serta
dapat dijadikan sebagai syarat untuk ke tingkat penyelesaian lebih tinggi jika
terdapat pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Bawasalu, Sengketa, Pilkada |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Andi Milu |
Date Deposited: | 09 Mar 2022 07:11 |
Last Modified: | 09 Mar 2022 07:11 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13959 |