POTENSI INDONESIA PASCA-REFORMASI SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI) = INDONESIA'S POTENTIAL POST-REFORM AS A NON-PERMANENT MEMBER OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (THE COMPARATIVE STUDY OF FOREIGN POLICY)

Indonesia Sebagai negara berdaulat pada umumnya juga memiliki kepentingan nasionalnya tersendiri, hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan luar negeri, berhubungan dengan hal tersebut, amanat konstitusi yang tergambarkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea I menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” karena hal ini Indonesia menolak segala bentuk penjajahan termasuk di dalamnya permasalahan antara Israel dan Palestina. Melalui organisasi internasional khususnya Dewan Keamanan PBB, Indonesia menjalankan langkah strategisnya dalam upaya pemenuhan kepentingan nasional tersebut. Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang berpihak pada bangsa Palestina. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan perspekif perbandingan kebijakan luar negeri untuk membantu memetakan variabel-variabel yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan konflik Israel-Palestina pada periode penjabatan yang berbeda, yakni presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007-2008) dan Joko Widodo (2019-2020). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pengambilan kebijiakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina pada dasarnya merupakan kebijakan yang berkelanjutan dengan akar amanat konstitusi dan komitmen Indonesia di masa lalu, sebagian besar faktor yang mempengaruhi dari kedua masa penjabatan berlandas pada hal yang sama, adapun perbedaannya terletak pada bagaimana faktor internal seperti kebutuhan pemulihan citra Indonesia di forum internasional pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau kondisi eksternal seperti dukungan Amerika terhadap upaya pembangunan pemukiman ilegal Israel di masa presiden Joko Widodo yang bagaimanapun kemudian perilaku Indonesia menunjukkan konsistensi yang sama dengan tetap mendukung upaya pencapaian solusi dua negara bagi kedua belah pihak.
Keywords : Kebijakan Luar Negeri, Dewan Keamanan PBB