TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

ABSTRAK
Muhammad Kamran, Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dalam Hukum Positif Indonesia, bimbingan Ahmadi Miru dan Maskun.
Tujuan penelitian dalam tesis ini (1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia (2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli online, dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Burgerlijk Wetboek (BW), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut, fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Hal ini disebabkan karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut. (2) Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, Burgerlijk Wetboek (BW), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum dalam UU ITE tetapi ke ranah hukum perdata dan pidana.