ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene dan untuk menganalisis bentuk sanksi pertanggungjawaban tindak pidana politik uang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang artinya penelitian ini menfokuskan pada elaborasi antara bahan kepustakaan terkait objek yang diteliti dan pelaksanaan dilapangan guna memperoleh pemecahan atas permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian tindak pidana Politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Majene belum maksimal, dikarenakan seringnya terjadi pertentangan pendapat antara pihak sentra penegak hukum terpadu (Sentragakkumdu) yaitu Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), Kejaksaan, dan Kepolisian yang dimana hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Politik Uang. (2) Seseorang dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur atau rumusan delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu hal yang paling penting dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Berdasarkan KUHP Pasal 149 dan Pasal 73 pada UU Nomor 10 tahun 2016 kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah maka dapat dipidana berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan sanksi yang tertulis pada peraturan yang mengaturnya.