Modal Sosial Pada Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) = Social Capital in Tax Service: (A Case Study of Tax Payments of Motor Vehicle at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province)

Tautoto Tana Ranggina Sarongallo; Modal Sosial pada Pelayanan Pajak di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh H.M Tahir Kasnawi, Hasbi, Sakaria.
Implementasi modal sosial pada pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dinilai efektif dan efisien dalam mendorong kepatuhan pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk; menggambarkan strategi pengelolaan modal social dalam peningkatan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, menggambarkan strategi pengelolaan modal sosial terhadap pengembangan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, dan menggambarkan integrasi modal sosial untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan.
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian naturalistik. Penelitian berlangsung selama delapan bulan dengan menunjuk lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel) yang meliputi UPT Pendapatan Wilayah Makassar Selatan, Gowa, Bantaeng, Pangkep dan Sidrap. Data dikumpulkan dari 22 informan yang ditentukan secara sengaja. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Data dan fakta penelitian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa strategi wajib pajak kendaraan bermotor (agen) yang membayar pajak tepat waktu menempatkan modal sosial sebagai strategi penghindaran sanksi pajak dan menjadikan pembayaran sebagai prioritas utama, sementara wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak menempatkan modal sosial sebagai legitimasi penunggakan pajak dan menempatkan pembayaran pajak bukan sebagai prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan, petugas pelayanan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya mengimplementasikan modal social sebagai strategi pelayanan, strategi implementasi modal sosial dijabarkan dalam kebijakan struktur berdasarkan regulasi sebagai panduan petugas Samsat dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor namun implementasi modal social belum maksimal, terdapat hambatan material, sanksi dan hambatan struktural dalam mengintegrasikan modal sosial oleh wajib pajak dan petugas Bapenda Sulawesi Selatan. Meski demikian, terdapat inovasi-inovasi yang dilakukan UPT Pendapatan yang menjadi solusi hambatan-hambatan integrasi tersebut, yaitu inovasi Samsat Kampung dan pendekatan pelayanan sampai level pemerintahan desa. Namun hal ini membutuhkan regulasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan simpulan bahwa strategi agen dan struktur dalam mengimplementasikan modal sosial pada pelayanan pajak kendaraan bermotor belum terintegrasi dalam totalitas kemasyarakatan (strukturasi); kebijakan pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah berdasar pada modal social sebagaimana diatur dalam regulasi namun kebijakan tersebut belum terintegrasi; integrasi regulasi dan inovasi pelayanan berbasis modal sosial pada level pemerintahan desa yang dilakukan UPT Pendapatan dapat menjadi solusi hambatanhambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: Modal Sosial, Agen, Agensi, Struktur, Praktek- Praktek Sosial,