PENOLAKAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengetahui, dan menganalisis keabsahan suatu akad dalam perspektif hukum Islam, memahami alasan hukum Notaris dalam menolak Pembuatan Akta Perbankan, serta pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan Akta Perbankan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka, dilengkapi dengan wawancara. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu akad perbankan dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dalam hal ini subjek hukum yang menjalankan akad (Al-’Aqid), pernyataan ijab dan qabul (shighat al-’aqd), objek suatu akad (mahal al-’aqd), tujuan akad (Maudhu’ alaqd), dan syarat sahnya akad. Alasan hukum penolakan suatu akad akta perbankan adalah adanya suatu kondisi yang disebabkan oleh subjek akad dan objek akad serta penolakan atas dasar karena ketidaksesuaian format dan substansi akad. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas profesinya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlu adanya pelatihan teoretis maupun teknis khususnya pada pendalaman dan pemahaman mendasar tentang koherensi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akta perbankan. Selain itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam meningkatkan skill notaris, bahkan kalau diperlukan satu kekhususan profesi notaris yang lebih terkonsentrasi pada pembuatan akta perbankan baik di bank syariah maupun konvensional.