Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan menganalisis kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal menggunakan 2 (dua) upaya atau tindakan dalam perlindungan masyarakat, yaitu: (a) upaya preventif; BBPOM Makassar menggunakan metode dengan melakukan pengawasan secara rutin setiap minggu secara acak (di dalam kota maupun di luar kota) berdasarkan analisis resiko serta melakukan pemeriksaan khusus bersama aparat Kepolisian. Pengawasan dilakukan sebelum beredar dan setelah beredarnya produk kosmetik di pasaran, melakukan sosialisasi berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penyebaran informasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mengembangkan wawasan, dan kesadaran dalam membeli dan mengonsumsi kosmetik yang baik, serta melakukan patroli cyber di media sosial agar BBPOM Makassar lebih mudah mengetahi keberadaan penjualan kosmetik. (b) upaya represif; dalam mencegah terjadinya kejahatan PPNS BBPOM Makassar menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, melakukan penindakan atas laporan/pengaduan dan keterangan terkait peredaran kosmetik ilegal, serta pengumpulan barang bukti, dan 2) Kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, yaitu menggunakan 5 (lima) faktor; (a) faktor hukum, di dalam UU Kesehatan tidak mengatakan minimal hukuman yang diberikan/dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, (b) faktor penegak hukum, dalam segi kewenangan PPNS BBPOM Makassar masih sangat kurang karena tidak adanya upaya paksa, belum optimalnya koordinasi PPNS BBPOM Makassar dengan instansi lain dan masih kurangnya PPNS dan pegawai di bidang pengawasan mengingat wilayah kerja BBPOM Makassar sangat luas, (c) faktor sarana dan fasilitas; belum memadai guna keperluan penyidikan dan pengawasan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, (d) faktor masyarakat; masih minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat dalam membeli dan mengonsumsi kosmetik yang baik, (e) faktor kebudayaan; disebabkan karena kecanggihan teknologi serta kemajuan ekonomi yang menimbulkan kejahatan.