TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis pelaksanaan dalam Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan oleh Kejaksaan, Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan mengetahui kedudukan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.
Penelitian ini adalah penggabungan penelitian normatif- empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan dan dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kejaksaan dalam hal ini adalah pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Adapun Kendala yang dihadapi yaitu legalitas Kejaksaan sebagai Ketua Tim Pakem belum kuat, karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf d hanya mengatur tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan oleh Kejaksaan yang bersifat koordinasi dan bersama-sama dengan instansi lain karna adanya dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.Dan juga belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan. Dan dalam pemberian sanksi,Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dijadikan landasan.