KONTROVERSI PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba)

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis alasan pembentuk undang-undang lahirnya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penerapan hukum Hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba.
Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dilakukan melalui penelitian lapangan dan juga kepustakaan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pembentuk undang-undang dalam lahirnya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dimaksudkan untuk membedakan kualifikasi subjek penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk pengedar perlu dihukum berat karena kategori pelaku ini mencari keuntungan dengan menyengsarakan orang lain, serta merugikan masyarakat, masa depan anak bangsa dan negara. Penerapan hukum Hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba adalah memberikan pertimbangan terhadap unsur dengan memperhatikan uraian fakta persidangan, dimana dalam melakukan pemilihan pasal yang akan dibuktikan senantiasa mengedepankan Pasal 127 terlebih dahulu, dikarenakan jika mendahulukan ketentuan Pasal 112 ayat (1), maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dapat pula menjerat terdakwa dengan kualifikasi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti. Namun jika dakwaan JPU tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 dan hanya mendakwakan Pasal 112 ayat (1), maka Majelis hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 112, namun dengan berdasar pada SEMA 3 Tahun 2015 ketentuan pidana minimum dalam Pasal tersebut dapat disimpangi.