Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha
diskotik di kota Makassar.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan penerapan
sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas-Dinas terkait sesuai dengan mekanisme didalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha namun masih kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha diskotik yang kerap melakukan pelanggaran, baik pelanggaran lokasi pendirian tempat usaha maupun
pelanggaran jam operasional. (ii) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Hukum dimana belum adanya regulasi khusus yang memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut standar usaha diskotik, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, serta aspek pengelolaan
dan Faktor Aparat Penegak Hukum berupa kurangnya personil yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap usaha diskotik yang beroperasional di Kota Makassar