Al-qadri, Muhammad Arfan (2022) Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar = Legal Analysis of the Control Function Department of Transportation on the Implementation of Minimum Service Standards for Public Transportation in Makassar city. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/13380/1.hassmallThumbnailVersion/B12116325_skripsi%20cover.png)
![](/13380/1.haspreviewThumbnailVersion/B12116325_skripsi%20cover.png)
B12116325_skripsi cover.png
Download (185kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B12116325_skripsi 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B12116325_skripsi dp.pdf
Download (757kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B12116325_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
MUHAMMAD ARFAN ALQADRI (B121 16 325) dengan judul “Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar” di bawah bimbingan (Anshori Ilyas) sebagai pembimbing I dan (Andi Bau Inggit AR) sebagai pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal transportasi public Kota Makassar dan faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Penelitian ini berusaha untuk melindungi serta menjamin keamanan dan keselamatan para pengguna jasa transportasi publik khususnya pada angkutan sewa khusus atau lebih dikenal dengan sebutan taksi online.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Makassar Sulawesi Selatan serta beberapa base camp pengemudi taksi online dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan. (2) Faktor Hukum dan Faktor Penegak Hukum menjadi faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Penelitian ini menyarankan agar Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan secara aktif kepada perusahaan taksi online dan segera merumuskan Peraturan Daerah terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal transportasi publik.
Keywords : Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Transportasi Publik, Taksi Online
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 17 Feb 2022 01:08 |
Last Modified: | 17 Feb 2022 01:08 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13380 |