FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI BIDANG URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN = FUNCTIONS OF REGIONAL SERVICE AGENCY IN THE FIELD OF GOVERNMENT SUPPORTING AFFAIRS IN THE FIELD OF EMPLOYMENT


Tauhid, Muh Reza Al (2022) FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI BIDANG URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN = FUNCTIONS OF REGIONAL SERVICE AGENCY IN THE FIELD OF GOVERNMENT SUPPORTING AFFAIRS IN THE FIELD OF EMPLOYMENT. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B12114519_skripsi_04-02-2022 cover.png

Download (126kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B12114519_skripsi_04-02-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B12114519_skripsi_04-02-2022 dp.pdf

Download (404kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B12114519_skripsi_04-02-2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Muhammad Reza Al-Tauhid (B121 14 519. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah di Bidang Urusan Penunjang Pemerintah di Bidang Kepegawaian dibawah bimbingan Zulkifli Aspan sebagai pembimbing utama dan Eka Merdekawati Djafar sebagai pembimbing kedua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fungsi badan kepegawaian daerah kota makassar dalam menunjang pemerintah di bidang kepegawaian,serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi badan kepegawaan daerah dalam menjalankan tugas di bidang kepegawaian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode empiris yaitu metode dengan melihat langsung di lapangan dan mencocokan fakta yang didapatkan dengan beberapa teori dari ahli. Penelitian ini penulis laksanakan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) di Kota Makassar.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah telah diatur dalam peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2016 dan secara umum juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 yang menjadi acuan secara jelas dalam pelaksanaan fungsinya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2016 dalam peningkatan kerja pegawai terbagi dua yaitu factor pendukung serta penghambat. Faktor pendukung meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kegiatan evaluasi. Sedangkan, factor penghambatnya ialah Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana
Keywords : Badan Kepegawaian Negara

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 16 Feb 2022 07:51
Last Modified: 16 Feb 2022 07:51
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13350

Actions (login required)

View Item
View Item