PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPALA DAERAH PADA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Penelitian ini bertujuan 1) untuk menjelaskan dan menganalisis instrumen hukum kewenangan diskresi Kepala Daerah sebagai sarana hukum dalam penanggulangan bencana alam di daerah, 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis koordinasi antar kelembagaan dalam penanggulangan bencana alam, 3) Untuk menganalisis dan menemukan optimalisasi pengaturan sarana hukum diskresi dalam menjalankan kewenangan yang ideal ke depannya
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (State Approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Interpretasi analisis data menggunakan ruang lingkup deskriptif masalah.
Hasil peneltian menunjukkan 1) Instrumen hukum diskresi Kepala Daerah sebagai sarana hukum dalam penanggulangan bencana alam di daerah perlu dibuat dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan prosedur penggunaan diskresi yang diatur pada Pasal 26 dan Pasal 27 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan justru Kepala Daerah harus diberikan kewenangan yang luas dalam penanggulangan bencana alam agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan akibat terjadinya bencana alam, 2) Koordinasi antar kelembagaan dalam penanggulangan bencana alam selama ini masih belum optimal. Olehnya perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar kelembagaan pusat maupun daerah serta antar departemen dan instansi lainnya maupun antar lembaga sosial kemasyarakatan terkait penanggulangan bencana alam, 3) Optimalisasi pengaturan kewenangan diskresi yang ideal oleh kepala daerah agar diberikan kewenangan yang luas dalam penanggulangan bencana alam sehingga tidak terjadi stagnasi pemerintahan akibat bencana alam di daerah dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta penggunaan kewenangan diskresi oleh kepala daerah pada penanggulangan bencana alam demi kepentingan umum tidak dapat dipidanakan oleh Aparat Penegak Hukum