PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) prinsip-prinsip teori hukum feminis yang terkandung dalam hukum pidana nasional saat ini; 2) efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.
Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif empiris. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Lembaga Bantuan Hukum APIK Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aturan hukum pidana saat ini belum maksimal mengadopsi prinsip non diskriminasi gender. Hal ini utamanya dapat dilihat dalam KUHP dimana aturan terkait kekerasan seksualnya masih bias gender. Selain itu, produk hukum yang ada seakan-akan mengabaikan pengalaman perempuan padahal korban kekerasan seksual mayoritas terjadi kepada perempuan dan anak. 2) Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat dilihat dari lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum efektif secara maksimal dikarenakan aturan perlindungan yang ada mengatur hanya terbatas pada domestik tertentu saja. Kemudian, dalam praktiknya, penegak hukum yang berperspektif korban masih minim, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, dan budaya yang berkembang masih belum sepenuhnya meninggalkan pola pikir patriarki.