TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG - UNDANG TERORISME (STUDI KASUS PUTUSAN NO.474/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)

ABSTRAK

A. Mutia Ramadhanti (B011171578). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Terorisme (Studi kasus putusan No.474/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim). Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana terorisme pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada putusan No.474/Pid.sus/2020/Pn.Jkt.Tim.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skrispi ini. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder seperti makalah atau jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum yaitu data primer ataupun data sekunder di analisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan meneelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah kualifikasi tindak pidana terorisme diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana terorisme pada putusan No.474/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim sudah tepat karena telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang di dakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor.15 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.