EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada dasarnya, tugas paling pokok dari sebuah negara hukum ialah bagaimana negara tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap warganya. Sebagaimana bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang melekat pada setiap hasil intelektual dari olah pikir seseorang, yang oleh karena itu melekat pada orang tersebut, maka perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini adalah sama kewajiban hukumnya dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang jenis Hak Kekayaan Intelektual dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Kekayaan Intelektual sebagai penegak hukum merupakan bentuk upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
Pertama, Bagaimanakah Implementasi kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hukum dibidang Kekayaan Intelektual; kedua, bagaimanakah hambatan terhadap pelaksanaan kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris, menggunakan teknik pengumpulan data
primer melalui wawancara, permintaan data serta data sekunder melalui buku, jurnal, website dan contoh penelitian.
Berdasarkan landasan hukum tentang keberadaan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta teknis pelaksanaannya sudah cukup ideal, namun dapat dipertimbangkan kembali tentang pemberian insentif khusus kepada Pejabat PPNS KI, baik yang ada di Ditjen KI maupun yang di wilayah agar meningkatkan daya tawar jabatan tersebut dalam pembinaan karier, yaitu berupa tunjangan khusus, atau pengangkatan sebagai jabatan fungsional tertentu.
Dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan tidak eksis sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya dalam penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual.