ANALISIS PENERAPAN PENGADAAN BARANG JASA RAMAH LINGKUNGAN/BERKELANJUTAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Analisis Penerapan Pengadaan Barang Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Didi Rukmana dan Eymal Bahsar Demmallino). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis komponen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2) menganalisis proses pengadaan barang dan jasa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penerapan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan (3) menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Informan pada penelitian ini adalah para pelaku utama pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan. Untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dilaksanakan dan faktor yang mempengaruhinya untuk kemudian dilakukan analisis hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat terlaksananya pengadaan barang/jasa ramah lingkungan/berkelanjutan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa hanya terlaksana sebagian kecil dari mekanisme pengadaan barang/jasa ramah lingkungan/berkelanjutan, yang dilihat dari kriteria yang diterapkan dalam proses pemilihan penyedia melalui mekanisme tender. Masalah atau faktor penghambat utama adalah belum adanya permintaan dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PA/KPA/PPK guna memenuhi permintaan barang/jasa di instansinya. Dimana hal yang mempengaruhinya adalah adanya keterbatasan masa berlaku surat penetapan pengangkatan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen sehingga pada dasarnya mereka lebih memprioritaskan terpakainya anggaran dalam pembelanjaan barang/jasa sesuai masa berlaku surat penetapan ybs (berlaku satu tahun anggaran) seperti selama ini telah dilaksanakan oleh intansi masing-masing.