KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TIM PENILAI (APPRASIAL) DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan prinsip transparansi dalam penunjukkan appraisal dan prinsip kemandirian appraisal dalam melakukan penilaian serta bentuk pertanggungjawaban appraisal dalam menilai ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang teknik pengumpulan datanya memperhatikan aturan-aturan serta literatur dan pendangan ahli terkait dengan objek penelitian serta dilakukan juga wawancara dengan pihak terkait dalam pengadaan tanah yang belokasi di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penunjukan appraisal dalam pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dilakukan dengan cara lelang manual yang transparansi dari lelang ini sangat kurang karena hanya menyediakan data harga perkiraan sendiri untuk jasa appraisal dan syarat-syarat mengikuti lelang yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta lelang ini pesertanya sangat terbatas dan tidak diketahui penyebab peserta lelang gugur dalam proses penunjukkan tim penilai serta kemandirian appraisal dalam melakukan penentuan nilai masih terpengaruh oleh beberapa pihak: (2) Pertanggungjawaban appraisal dalam melakukan penilaian dan penentuan harga ganti kerugian yang sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara serta integritas tim penilai yang sangat kurang dalam proses penilaian karena terdapat data yang kurang lengkap yang disajikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) namun tidak dipertanyakan.