ASPEK HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang hubungan hukum antara penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia, melakukan kajian tentang implikasi hukum kewenangan penyidikan pada instansi Kepolisian dan kewenangan penuntutan pada instansi Kejaksaan ketika penyidik dan penuntut umum tidak lagi bertanggung jawab secara hierarki dalam kedua lembaga tersebut, melakukan kajian tentang model keterpaduan yang ideal antara lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pembahasan konsep, doktrin dan teori (asas-asas) serta peraturan perundang-undangan, yang berkorelasi pada konstruksi berpikir aspek hukum kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.
Hasil penelitian menunjukkan prinsip Diferensiasi Fungsional yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan hubungan hukum antar aparat penegakan hukum menjadi terkotak-kotak dan bersifat fragmentaris. Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang setara dibawah Eksekutif sehingga hubungan fungsional yang memicu timbulnya Ego Sektoral antara kedua lembaga tersebut lebih dominan dalam pelaksanaan penanganan suatu perkara daripada hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP