IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN

Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan model implementasi kebijakan keselamatan penerbangan. Penelitian ini berlangsung di Bandar Udara lnternasional Sultan Hasanuddin, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia (LPPNPI) Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara lnternasional Sultan Hasanuddin, maskapai penerbangan Lion Group ( Lion Air, Batik Air, dan Wings Air), Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Maros, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan model implementasi Matland, yaitu model implementasi Kebijakan Keselamatan Penerbangan yang menitikberatkan pada komunikasi dan koordinasi internal penerbangan, eksternal penerbangan, dan antara internal dan eksternal penerbangan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan audiovisual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi Kebijakan Keselamatan Penerbangan terkait kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara lnternasional Sultan Hasanuddin masih terdapat permasalahan seperti: permasalahan ketepatan kebijakan, yaitu belum terdapat peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari undang-undang penerbangan dan belum terdapat peraturan menteri yang khusus mengatur terkait dengan sinar laser serta tugas pokok dan fungsi kantor otoritas bandar udara. Hal yang terkait dengan peraturan belum diimplementasikan. Permasalahan yang terjadi pada ketetapan target, yaitu adanya tumpang tindih antara undang-undang penerbangan dengan undangundang pemerintahan daerah dan antara surat edaran Menteri Dalam Negeri dan undang-undang pemerintah daerah. Adapun, permasalahan lingkungan yang terjadi, yaitu belum terjalinnya komunikasi dan koordinasi internal penerbangan, eksternal penerbangan, dan antara internal dan eksternal penerbangan.
Kata kunci. implementasi kebijakan, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), model implementasi