Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dan menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan, Kota Makasar yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sultanbatara). Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan teknik wawancara dan studi dokumen. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Efektivitas pertukaran informasi keuangan secara otomatis di dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada belum semua wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam melakukan pelaporan SPT pasca diberlakukannya aturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama/Madya di Kota Makassar, serta dari belum semua wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan/asset baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri, dimana hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan Negara akan pajak. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana maupun administrative belum diberlakukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 9 Tahun 2017 maupun dalam Nomor 19/PMK.03/2018, sebab ketentuan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis masih dalam tahap awal upaya konseling yang dilakukan oleh Account Representatif lebih diutamakan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secaraotomatis adalah dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor hukum disebabkan karena adanya inkonsistensi antara UU No. 9 Tahun 2017 dengan UU Perbankan. Sedangkan, faktor masyarakat disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT maupun melaporkan seluruh pengasilan/harta kekayaan sebagaimana ketentuan dalam UU KUP.
Kata Kunci :Informasi Keuangan Otomatis; Kepatuhan; WajibPajak