ANALISIS PROGRAM PARIWISATA HALAL NEW ZEALAND DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN MUSLIM

Setiap negara memiliki kebijakan pajak internasional yang menguntungkan negaranya dalam hal transaksi ekonomi dan investasi. Investasi lintas batas mengakibatkan pengenaan pajak berganda oleh dua negara atas objek pajak yang sama dalam hal perpajakan. Pengenaan pajak berganda dapat membebankan beban keuangan yang besar pada subjek pajak yang menghasilkan pendapatan lintas batas. Hal ini dapat memicu lahirnya penghindaran pajak oleh wajib pajak yang beroperasi secara internasional. Situasi ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, maka lahirlah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau biasa dikenal dengan tax treaty untuk mengatasi masalah pajak berganda dan mengatur pembagian hak perpajakan antara negara domisili dan negara asal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruhnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terhadap peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa telaah pusta (library research). Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan menggunakan metode deduktif sebagai metode penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Singapura melahirkan kebijakan untuk mengatasi masalah pajak berganda dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan transaksi investasi dengan mengatur pembagian hak perpajakan. Strategi yang digunakan disini adalah bilateral karena termasuk kerjasama antara dua negara. Perjanjian bilateral ini dapat digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda yang dapat merugikan kedua belah pihak, dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui pembagian hak perpajakan bagi para pihak (Wajib Pajak) serta memahami hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia-Singapura.

Each country has international tax regulations and the application of taxation that will benefit the country in terms of economic transactions and investments. Cross-border investment results in the imposition of double taxation by two countries on the same tax object in terms of taxation. The imposition of double taxation can result in a significant financial burden on tax subjects generating cross-border. This can trigger the birth of tax evasion by taxpayers operating internationally. This situation resulted in a decline in the country's economic growth. In order to prevent double taxation, a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) was born or commonly known as a tax agreement to overcome tax problems and regulate taxation rights between the country and the country of origin.

This study aims to analyze the extent of the effect of the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) on increasing Indonesia-Singapore cooperation and investment. To achieve this goal, the authors use qualitative research methods. The types and sources of data used are qualitative data types and secondary data sources, which are obtained through data collection in the form of library research (library research). To analyze the data, the author uses qualitative analysis techniques and uses deductive methods as a method of writing.

The results of this study indicate that the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) of Indonesia and Singapore gave birth to a policy to overcome the problem of double taxation in increasing economic cooperation and investment transactions by regulating the distribution of tax rights. The strategy used here is bilateral because it includes cooperation between two countries. This bilate ral agreement can be used to avoid the imposition of double taxation that can harm both parties, and can also be used as a reference to find out the distribution of tax rights for the parties (Taxpayers) and understand their rights and obligations as stated in the Indonesia-Singapore double taxation avoidance agreement.