Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto

Banyaknya kasus korupsi mengenai penyimpangan dana desa yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa menandakan bahwa masih kurangnya penerapan Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Gantarang menjadi salah satu desa yang pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai manipulasi laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana penerapan dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara informan, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep good governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dielaborasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang masih belum berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan. Alasan belum berhasilnya penerapan prinsip tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai anggaran dan pelaporan dana desa. Kemudian, penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gantarang belum terlaksana dengan optimal. Pelibatan masyarakat cenderung pada pelaksanaan saja, namun dalam proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban masyarakat masih kurang terlibat didalamnya.