Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Anak perusahaan BUMN dalam hal kepemilikan saham (penyertaan modal) berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis kewenangan BPK dalam pemeriksaan Anak perusahaan BUMN.
Metode penelitian digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Anak Perusahaan BUMN dan BPK serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan bahwa hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu yang dikaji. Bahan sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Bahan non hukum berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Penulis mengumpulkan seluruh bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian, yaitu pertama bahwa kedudukan Anak perusahaan BUMN dalam peraturan perundang-undangan tidak sama dengan BUMN karena kepemilikan saham (penyertaan modal) tidak diperoleh langsung oleh negara melainkan melalui BUMN, Namun Anak Perusahaan BUMN dapat diperlakukan sama dengan BUMN apabila Anak Perusahaan BUMN mendapatan penugasan dari negara sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005. Kedua, BPK berwenang memeriksa seluruh anak perusahaan BUMN karena anak perusahaan BUMN dapat memengaruhi keuangan negara.