PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI PEMILUKADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK
Faisal Silenang (Faisal Silenang), Peranan Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Pemilukada
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Abdul Razak dan
Anshori Ilyas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Pemilukada,
serta eksekusi putusannya.
Penelitian ini bersifat normatif, dengan fokus penelitian adalah putusan tata
usaha Negara. Sementara analisis dilakukan secara deskriptif untuk
selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilukada yang
berkaitan dengan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya
konkrit abstrak, individual, tidak memerlukan adanya persetujuan dari atasan
atau instatansi atasan, serta memiliki akibat hukum, yang dikeluarkan
sebelum terselenggaranya tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan
dengan penghitungan suara. Pelaksanaan eksekusi putusan PTUN tidak
dapat dilakukan karena adanya perbedaan persepsi antara penyelenggara
dengan aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang
pemilukada. Selain itu, kendala lainnya adalah terkait dengan ketatnya jadwal
tahapan pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang tidak memberikan ruang untuk dilaksanakannya putusan.
Penulis merekomendasikan agar Perlu adanya penyatuan mekanisme
5
penyelesaian sengketa pemilukada melalui satu badan peradilan khusus
terutama yang berkaitan dengan penyederhanaan proses penyelesaian
sengketa pemilukada. Selain itu pelaksanaan rangkaian tahapan pemilukada
hendaknya lebih fleksibel dengan memperhatikan kemungkinan timbulnya
sengketa pemilukada, sehingga dapat mendukung terwujudnya kepastian
hukum dalam penyelesaian sengketa pemilukada.