Pendaftaran Tanah Atas Jual Beli Tanah Yang dilakukan di Bawah Tangan Sebagai Objek Pajak Penghasilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran tanah dari jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan sebagi objek pajak penghasilan serta mengetahui implikasi hukum terhadap pendaftaran tanah dari jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan sebagai objek pajakmpenghasilan.
Penelitian ini adalan penelitian hukum empiris. penelitian dilakukan di Kabupaten Bone, Provindi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara langsung yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan Kantor Pajak Kabupaten Bone serta wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Camat berupa tanya jawab dan studi dokumen, yaitu melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, Jurnal dan situs internet.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran tanah dari jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan sebagai objek pajak penghasilan yaitu dari segi proses pendaftaran tanah pertama kali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dikenakan PPh F sebagai salah satu syarat perolehan hak kepada pemohon atas pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang mana tidak sejalan dengan ketentuan hukum dari pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. lebih lanjut, implikasi hukum pendaftaran tanah dalam jual beli tanah dilakukan di bawah tangan sebagai objek pajak penghasilan yaitu dari segi kepastian hukumnya, jual beli hak atas tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT tetap dianggap sah menurut hukum tetapi pembeli akan mengalami hambatan dalam hal pendaftaran tanahnya guna untuk mendapatkan sertipikat, selanjutnya hambatan dalam pendaftaran tanah berdasarkan jual beli dibawah tangan yaitu permohonan tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan, selain itu pada waktu petugas pengukur datang ke lokasi tanah yang akan diukur, pemilik tanah belum memberikan tanda-tanda batas tidak jelas sehingga tidak jarang petugas mengalami kesulitan dalam menentukan batas-batas tanah yang akan diukur secara pasti.