TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon.dalam kasus putusan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan teori-teori yang diuraikan secara jelas terkait persoalan yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Dasar melakukan permohonan praperadilan yaitu pasal 77, pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan pasal dan putusan tersebut merupakan ruang lingkup praperadilan dan dapat dimohonkan melakukan Praperadilan. (2) Dalam putusan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan dan penetapan sebagai tersangka oleh pemohon tidak sah atau cacat hukum dengan dasar bahwa tidak adanya pemeriksaan terhadap pemohon terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tetapi menurut penulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada pasal yang menyebutkan penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Penetapan sebagai calon tersangka cukup memiliki dua alat bukti didalam pasal 184 KUHAP, didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 pemeriksaan dimungkinkan tanpa kehadiran calon tersangka dalam perkara tertentu.